Sejarah

Demokrasi tanpa kebebasan sipil. Demikian, kira-kira istilah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan sosial politik Indonesia pasca-reformasi. Memang, terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) pada 1999 dan 2004 yang relatif bersih dan jujur telah memberikan sedikit harapan bagi masa depan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun demikian, keberadaan Pemilu yang bersih dan jujur—sebagai implementasi dari prosedur-prosedur demokrasi—tersebut tidak lantas dengan sendirinya mampu menutupi masalah kemanusiaan fundamental lainnya yang lebih bersifat substansial: krisis kebebasan.

Sebagaimana lazim terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan tampaknya masih menjadi barang langka di Indonesia. Karena menjalankan ibadah shalat dengan menggunakan dua bahasa (Arab dan Indonesia), ustadz Usman Roy ditangkap oleh aparat keamanan untuk kemudian di- penjarakan, sementara peseantren dan para pengkutnya dibubarkan secara paksa. Hal senada juga dialami oleh komunitas “Eden” di Jakarta. Bahkan, sebagai pemimpin dari komunitas ini, Lia “Eden” ditangkap dan terancam mendapat hukuman berat karena dianggap sebagai nabi palsu yang telah melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam. Bahkan, tidak saja dianggap sebagai kelompok sesat dan menyesatkan, jemaah Ahmadiyyah mengalami penganiyaan yang tidak manusiawi berupa penyerangan fisik, teror mental, dan pengusiran dari rumah mereka sendiri.

Pada titik ini, bisa dikatakan bahwa krisis pemikiran keislaman telah menyebabkan munculnya krisis kebebasan yang sangat akut. Krisis pemikiran keislaman dimaksud adalah krisis nalar atau krisis epistemologi keagamaan yang tidak sanggup merespon secara tepat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemoderenan. Dalam hal ini, umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Muslim, tidak bisa memilah secara kritis antara teks-teks, dogma keagamaan dan maksud-maksud pewahyuan yang menjadi elan vital dari kemunculan Islam pada satu sisi, dengan realitas historis yang senantiasa berkembang di lain sisi. Dengan kata lain, paradigma pemikiran Islam skolatik masih dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam menentukan cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak umat Islam kontemporer. Maka, tak heran jika kemudian umat Islam kontemporer, termasuk di Indonesia, tidak mampu memberikan respon yang tepat terhadap persoalan-persoalan kemoderenan dan keindonesiaan.

Berangkat dari kesadaran di atas, dirasa perlu untuk menciptakan jaringan generasi muda muslim yang mampu berpikir kritis terhadap wacana dan paradigma keislaman tradisional yang ekslusif pada satu sisi, dan mampu menjawab persoalan-persoalan keislaman dalam konteks keindonesiaan dan kemoderenan di lain sisi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta membentuk Jaringan Islam Kampus (JarIK) sejak Desember 2006 hingga Maret 2007 di beberapa wilayah Indonesia melalui berbagai pelatihan. Usaha membentuk Jaringan intelektual muda ini dapat dikatakan membuahkan hasil yang memuaskan, sebab dalam kurun waktu empat bulan LSAF telah berhasil membentuk JarIK di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Semarang, Djogdja, Mataram, Makasar, Medan, Pontianak, Surabaya,  dengan memperoleh 25 orang kader perwilayah. Kader-kader yang menyebar di beberapa wilayah ini nantinya diharapkan mampu menjadi embrio kelahiran kader baru di daerah-daerah lain yang memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan civil liberty (kebebasan sipil) dengan melahirkan generasi muda yang siap memperjuangkan visi dimaksud

%d blogger menyukai ini: