Kemerdekaan dalam Bingkai Nation State

Oleh: Eko Marhaendy

Tulisan sederhana ini berangkat dari sebuah fakta bahwa akhir-akhir ini wacana Syariat Islam sebagai versus ideologi Pancasila – yang dalam pandangan tertentu dianggap sekuler – kembali diperdebatkan. Perdebatan bermuara pada satu tema besar: “Formalisasi Syariat Islam”, yang kemudian melahirkan dua kubu yang saling bertolak belakang; kubu Islamisme yang pro Syariat Islam dan kubu nasionalis yang menolak formalisasi Syariat Islam. Perdebatan semacam ini sesungguhnya bukan perdebatan baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tuntutan formalisasi Syariat Islam yang beberapa waktu terakhir kembali mencuat boleh dikatakan sebagai sisa sejarah yang pernah muncul diawal kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah Piagam Jakarta merupakan momentum paling mencekam yang pernah dihadapi bangsa ini terkait formalisasi Syariat Islam atau Islam sebagai dasar Negara. Penggunaan tujuh kata pada pembukaan undang-undang dasar 1945 pernah mewarnai sejarah awal kemerdekaan Indonesia. konon, penggunaan tujuh kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disetujui oleh Soekarno, namun penggunaan tujuh kata tersebut dihilangkan ketika pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, karena mempertimbangkan adanya pihak yang keberatan (mewakili Indonesia bagian timur) jika tujuh kata tersebut dimasukkan ke dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Ironisnya, pristiwa penghapusan tujuh kata pada pembukaan undang-undang dasar 1945 belakangan dinilai sebagai “pengkhianatan sejarah” terhadap umat Islam.

Sejumlah pemberontakan pasca kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang berdasrkan Syariat Islam tak kunjung dapat dihindari. Pemberontakan NII oleh Karto Suwiryo dan Abdul Kahar Mudzakar di Sulawesi, atau DTII Daud Beureuh di Aceh, menjadi bukti nyata adanya pihak-pihak yang kecewa dengan hasil rumusan para founding father dengan memilih Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, demi mempertahankan keutuhan NKRI, sejumlah pemberontakan tersebut harus diatasi oleh penguasa negara dan membuahkan hasil yang tidak percuma, karena pada akhirnya kekuatan pemerintahan Indonesia mampu membumihanguskan gerakan pemberontakan kelompok-kelompok tersebut. Akan tetapi, dengan terhentinya pemberontakan yang bersifat aksidental dari beberapa kelompok tersebut tidak berarti perjuangan untuk mewujudkan Islam sebagai dasar negara berhenti sampai di situ. Upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara kali ini mengalami pergeseran paradigma dari gerakan sparatis menjadi wacana diplomatis yang dipertaruhkan dalam arena politik kekuasaan.

Meskipun tidak dapat diklaim sebagai upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara, upaya formalisasi Syariat Islam melalui kebijakan politik setidaknya dapat dipahami sebagai aksi menuju ke arah itu. Kemunculan sejumlah perda syariat yang menjadi tuntutan beberapa daerah pada tahun 2006 lalu merupakan fakta kongkrit dari keberhasilan upaya sejumlah elit politik yang mentolerir Syariat Islam sebgai hukum normatif menjadi hukum positif. Apa yang salah dengan Pancasila sehingga manifestasi keberagamaan (dalam hal ini Islam) harus diwujudkan melalui Perda?, ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama.

Ilustrasi yang disampaikan Jusuf Kalla katika wacana Perda syariat mulai menggejolak perlu kita renungkan kembali; “kalau kita disuruh sholat dan puasa karena perintah Bupati, lalu tidak bayar zakat masuk penjara, bagaimana itu?”, tegas Kalla merespon gejolak tuntutan penerapan Perda Syariat sejumlah daerah di Indonesia yang menurutnya justru akan mereduksi umat Islam itu sendiri. Penegasan Jusuf Kalla ini cukup berdasar, sebab Pancasila dan undang-undang dasar tidak menutup diri bagi kebebasan memeluk agama dan keyakinan oleh siapapun, sehingga tanpa Perda sekalipun syariat Islam tatap dapat dijalankan. Bahkan lebih dari itu, tanpa harus memasukkan ideologi Islam (dalam hal ini syariat) ke dalam sistem hukum positif, sesungguhnya umat Islam di negeri ini dapat diposisikan sebagai “anak kandung” dibandingkan umat beragama lainnya. Hampir setiap kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang kerap dianggap sebagai nilai Islam.

Sungguhpun Islam tampil sebagai “pemenang” mengingat fakta-fakta yang ditampilkan di atas, perjuangan terhadap formalisasi syariat Islam agaknya tak urung usai. Padahal, secara eksplisit perjuangan terhadap formalisasi syariat Islam membawa implikasi konsep negara bangsa (nation state) sebagai konsep yang dirumuskan para founding father untuk kemaslahatan negeri ini hampir tidak mendapatkan tempat. Lantas bagaimana kemerdekaan dapat dimaknai di tengah pluralitas agama dan keyakinan jika prinsip negara bangsa (nation state) belum mengakar dalam sanubari segenap penduduk di negeri ini?, atau sebaliknya, kita bahkan belum merasakan kemerdekaan di alam kemerdekaan itu sendiri.
Berbicara mengenai konsep negara bangsa (nation state) berarti berbicara mengenai posisi agama di negeri ini. Dan sepanjang sejarah umat manusia, paling tidak ada dua pandangan mengenai hal ini, yaitu teokrasi atau negara agama dengan menjadikan gama tertentu sebagai dasar negara, dan pandangan sekuler yang memisahkan negara dengan agama sebagai wilayah private. Dari kedua pandangan ini, pada posisi mana Indonesia dapat diletakkan?.

Beberapa kalangan memandang Pancasila sebagai ideologi sekuler, dan pandangan ini membawa implikasi bahwa Indonesia merupakan negara sekuler. Namun demikian, sebagian yang lain memandang Pancasila bukan merupakan ideologi sekuler dan bukan pula ideologi agama, akan tetapi ideologi ini mencerminkan semangat religius. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan apresiasi terhadap setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia dan menunjukkan bahwa negeri ini dibangun di atas dasar semangat religius. Dengan demikian, pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi sekuler – jika sekuler dimaknai sebagai pemisahan antara agama dengan negara – menjadi terbantah. Salah satu bukti kongkrit bahwa Pancasila bukan merupakan ideologi sekuler adalah diizinkannya beberapa partai politik yang berideologikan agama tertentu masuk pada arena pertarungan politik di Indonesia.

Jika Pancasila merupakan model yang terpisah dari teokrasi maupun sekuler, maka model relasi antara agama dengan negara dapatlah ditambah menjadi satu model lagi, yaitu ideologi yang tidak sekuler dan tidak pula teokrasi, atau mungkin kita dapat menyebutnya sebagai ideologi Pancasila. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “bagaimana model relasi agama dengan negara pada ideologi Pancasila?”.
Jika kita berbicara pada tataran yang ideal (dasolen) untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan di atas, maka jawaban yang dapat diajukan adalah, bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) harus memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh agama yang ada, tidak berpihak kepada salah satu agama (netral) dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan masayarakat yang bersifat internal. Selain itu, agama pada ideologi Pancasila juga dapat berfungsi – sebagaimana yang disebutkan Ollaf Schumann – untuk membina watak penguasa. Agama dalam hal ini, harus mampu menjadi institusi untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang arif dan bijaksana. Sehingga dengan semangat agama, tentunya tidak akan ada lagi penguasa yang lalim maupun wakil rakyat yang korupsi di atas penderitaan rakyat.

Namun demikian, jika kita berbicara berdasarkan realitas yang ada (dasein), kita bahkan dengan gamblang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum terimplementasi dengan baik. Dalam faktanya, agama kerap dijadikam jargon politik untuk memenangkan penguasa tertentu, atau bahkan tidak jarang agama ditafsirkan sebagai “senjata ampuh” untuk membunuh karakter pihak tertentu yang tampil sebagai lawan politik dari barisan pihak lain. Polemik politik yang pernah terjadi ketika dekade Pemilu 2004 misalnya, salah satu dari elemen Komisi Fatwa MUI Pusat melontarkan pernyataan “haram” memilih SBY menjadi Presiden karena pernyataannya untuk menindak setiap usaha penerapan Syariat Islam. Fatwa haram juga pernah ditujukan kepada Mega Wati dengan dalih tidak adak ada pemimpin perempuan di dalam Islam (ar-rijal qawamun ala an-nisa), dan bukan rahasia lagi bahwa salah satu tafsir agama yang kerap digembar-gemborkan dalam arena kepentingan politik adalah: “seruan untuk tidak memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani”.

Semangat kebhinekaan yang tercermin melalui nilai-nilai Pancasila pada akhirnya mengalami “cedera fatal” karena dominasi salah satu agama. Konsep negara bangsa yang sedari awal menjadi visi luhur para pendiri negeri ini masih saja menjadi sesuatu yang asyik untuk diperdebatkan, bukan direalisasikan. Padahal, perdebatan ini semestinya telah usai sejak Piagam Jakarta dihapuskan, karena hal itu memang menjadi pilihan terbaik bagi segenap masyarakat Indonesia yang hidup ditengah keaneka ragaman suku bangsa, budaya, maupun agama. Toh, kemerdekaan ini dapat diraih, bukan berkat perjuangan satu agama, melainkan perjuangan bersama yang didasari pada semangat untuk menyelamatkan bumi Indonesia.

Oleh karenanya, kemerdekaan Indonesia hanya benar-benar dapat dirasakan ketika prinsip negara bangsa benar-benar tertanam untuk kemudian tumbuh subur dalam hati sanubari segenap penduduk di negeri ini. Kemerdekaan hanya benar-benar dapat dinikmati ketika lahir kesadaran bahwa kelompok apapun di negeri ini, yang berasal dari suku, budaya dan agama manapun adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air yang memiliki hak sama di negeri ini. Kemerdekaan hanya benar-benar terwujud jika kita menjadikan Pancasila sebagai pilihan final, bukan menawakan kembali syariat tertentu yang tentunya saja kurang universal.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • Salman Nasution  On Juni 10, 2009 at 4:32 am

    yang perlu kita ketahui ketika muhammad menjalankan risalah yang pertama adalah back to GOD artinya masyarakat Arab pada waktu itu sudah mengenal ALLAH. lihat banyak ayat turun di makkah yang pada tempat itu masyarakat Arab sudah sangat jauh dari ajaran Tuhan. maka dari itu masyarakat Indonesia itu harus back ke Tuhan walaupun dia ISLAM (KTP,SIM,STNK). sampai adak kata pepatah sulit untuk mengislamkan orang Islam dari pada orang non islam yang di islamkan.
    yaaaa benarrr banyak ideologi yang masuk ke falsafah ke Indonesiaan yang akhirnya tak ada kesepakatan antara founding’s father dengan new generation yang akhirnya dapat mencelakakan ideologi negara termasuk JIL ato Jarik

  • Bubarkan JIL  On Juli 21, 2010 at 6:36 am

    Bubarkan paham liberal , sekuler dan Prularisme

    ANTI JIL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: