Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?

Oleh: Eko Marhaendy

Penerbitan SKB Ahmadiyah ternyata belum dirasa cukup untuk mempertegas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Padahal penerbitan SKB tersebut harus dibayar mahal mengingat insiden Monas oleh banyak kalangan dipersepsi sebagai stimuli disegerakannya penerbitan SKB tersebut. Uniknya, secara kebetulan SKB tersebut diumumkan persis sehari setelah Munarman, Panglima Komando Laskan Islam yang disinyalir bertanggung jawab pada insiden Monas, menyerahkan diri. Meski sulit disebut ironi, banyak kalangan yang memandang bahwa penyerahan diri Munarman harus dibayar dengan penerbitan SKB Ahmadiyah. Apalagi hilangnya Munarman pasca insiden Monas yang sempat menyita perhatian pubkk, melibatkan sebuah negosiasi kepada pihak kepolisian: “bubarkan Ahmadiyah sebelum ia menyerahkan diri”.

Ketidak tegasan pemerintah dituding sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan pada pengikut Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, dan insiden Monas 1 Juni lalu merupakan puncak klimaksnya. Sungguhpun pemerintah telah memberikan penjelasan yang cukup bijak, bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun karena tidak ada alasan apapun untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga negera yang lainnya, namun penerbitan SKB Ahmadiyah telah membuktikan bahwa “negara telah kalah”. Namun demikian, SKB Ahmadiyah telah terbit dan seluruh elemen masyarakat wajib untuk menghormatinya.

Sayangnya, penerbitan SKB Ahmadiyah yang sebelumnya dianggap sebagai solusi terhadap pro kontra keberadaan Ahmadiyah di Indonesia belakangan menelurkan persoalan baru. SKB tersebut dipandang kurang tegas membubarkan Ahmadiyah oleh beberapa pihak sehingga tuntutan pembubaran Ahmadiyah bukan malah berhenti, bahkan semakin marak terjadi di mana-mana. Ironisnya, pada saat pemeluk Ahmadiyah mencoba menghargai penerbitan SKB tersebut, justru pihak yang kontra melanggar salah satu diktum yang disebukan pada SKB tersebut. Dan perlu diingat bahwa SKB tersebut tidak hanya meminta pemeluk Ahmadiyah menghentikan segala bentuk ajaran yang “bertentangan dengan Islam”, tetapi juga meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah SKB diterbitkan, kali ini tuntutan pengeluaran Kepres pembubaran Ahmadiyah di Indonesia menjadi wacana baru. Jika insiden Monas dianggap sebagai pristiwa yang dipicu oleh keterlambatan pemerintah mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah, bukan tidak mungkin insiden yang sama akan terjadi lagi, bahkan lebih besar dari itu, untuk menuntut disegerakannya penerbitan Kepres pembubaran Ahmadiyah. Sejumlah pertanyaan akan muncul: tidak cukupkah SKB tersebut mempertegas keberadaan Ahmadiyah?, haruskah Kepres dikeluarkan untuk membubarkan Ahmadiyah?, dan bagaimana sebenarnya proses hukum Ahmadiyah sehingga harus terancam vonis bubar?.

Dalam sebuah perdebatan kontroversi Ahmadiyah yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, setidaknya memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa kasus Ahmadiyah demikian rumit dibanding kasus penodaan agama yang sama seperti dilakukan Komunitas Eden dan Ahmad Mushadieq?. Pertanyaan ini muncul untuk mersepon sebuah penegasan bahwa kasus Ahmad Mushadieq dan Lia Eden telah diselesaikan begitu mudah, tidak seperti Ahmadiyah yang “muter-muter di situ aja”, meminjam ungkapan pemandu acara debat tersebut. Dari wacana yang dimunculkan, tampaknya persoalan Ahmadiyah ingin disamakan dengan kasus Ahmad Mushadieq dan Lia Eden. Jika dugaan ini benar, maka ini akan memunculkan persoalan baru.

Persoalan yang saya maksud adalah ketidak jelasan jaminan konstitusi berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Jaminan konstitusi tersebut semakin tidak jelas ketika Ahmadiyah harus disamakan dengan persoalan Komunitas Eden dan Ahmad Mushadieq. Untuk memperjelasnya, Ahmad Mushadieq mungkin perlu dikesampingkan terlebih dahulu, sebab posisinya sama dengan Ahmadiyah yang masih menggunakan Islam sebagai variabel penting. Sementara, Komunitas Eden agaknya menjadi agama baru, dan tidak mengatasnamakan agama apapun.

Ketika pembelaan terhadap Ahmadiyah menggunakan tameng hak azasi manusia (HAM) yang konvenannya telah dirativikasi Indonesia, pihak kontra Ahmadiyah membantah kasus ini sebagai kasus yang tidak ada hubungannya dengan HAM, melainkan masalah penodaan agama. Sebuah negosiasi muncul, silahkan Ahmadiyah berkembang selama tidak membawa-bawa Islam. Dengan kata lain, Ahmadiyah harus membentuk agama baru. Jika persoalannya terletak pada penggunaan salah satu agama yang diakui di Indonesia sebagai institusi untuk menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang, maka sangat logis jika Ahmadiyah membentuk agama baru. Lantas apakah kemudian masalah tidak akan muncul jika Ahmadiyah telah membentuk agama baru, misalnya agama Ahmadiyah tanpa menggunakan embel-embel Islam?.

Logika yang sama saya gunakan untuk melihat kasus Komunitas Eden yang diajarkan Lia Aminuddin. Bahwa Lia divonis hukuman penjara juga karena dianggap telah menodai ajaran agama, bagaimana mungkin vonis seperti itu bisa dijatuhkan kepada Lia Aminuddin sementara dia tidak menjadikan agama apapun sebagai variabel untuk mengajarkan keyakinannya. Komunitas Eden tidak ada hubungannya dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, atau agama apapun yang telah diakui di Indonesia. Dengan demikian, memenjarakan Lia Aminuddin merupakan sebuah “kejahatan hukum” yang amat besar jika konsekuensi hukum hanya berlaku bagi “aliran sesat” yang menggunakan salah satu agama yang diakui di Indonesia sebagai institus ajarannya.

Kembali kepada persoalan Ahmadiyah, bagaimana mungkin pihak yang kontra Ahmadiyah meminta mereka untuk membentuk agama baru?, lupakah mereka dengan Komunitas Eden yang juga dianggap menodai agama sementara mereka tidak mengatas namakan agama manapun sebagai variabel penting dalam ajarannya?. Jika tidak menjadi soal ketika Ahmadiyah membentuk agama baru, mengapa Komunitas Eden harus meneima sanksi hukum sebagai agama baru?. Satu hal yang cukup penting, ketika misalnya Ahmadiyah bersedia membentuk agama baru dengan pertimbangan situasional, dan hal ini dimungkinkan dalam keyakinan mereka, apakah pihak yang kontra Ahmadiyah dapat mentolerir berbagai bentuk ritualnya, seperti mengucap dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, tadarrus Al-Qur’an, zakat, dan naik haji?, atau jangan-jangan umat Islam yang kontra Ahmadiyah malah memaksa pengikut Ahmadiyah untuk meninggalkan semua ajaran Islam yang juga mereka yakini?, sungguh tidak dapat dibayangkan bagaimana nantinya jika kondisi ini benar-benar terjadi.

Apa yang dialami Ahmadiyah bukan tidak mungkin akan dialami kelompok lain. Bahkan harus disadari, Ahmadiyah bukanlah kelompok pertama yang keyakinannya dihakimi, jauh sebelumnya telah banyak kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan dengan maintrem terbesar mengalami nasib yang sama. Maka, sangat wajar jika kita bertanya: siapa korban berikutnya setelah Ahmadiyah?, siapa lagi yang akan mendapatkan SKB serupa seperti yang dialami pengikut Ahmadiyah?.

Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menganut paham kebhinekaan, bukan pemerintahan teokrasi yang hanya dimiliki satu agama. Karenanya, sudah sepantasnya pemerintah mengambil kebijakan dengan merumuskan serangkaian peraturan dan undang-undang tanpa intervensi agama dan keyakinan manapun untuk kemashlahatan seluruh agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Ini bukan persoalan penodaan agama, melainkan masalah kebebasan yang semestinya dijunjung tinggi di sebuah negeri yang menganut paham demokrasi, atau mungkinkah demokrasi di negeri ini telah mati?, wallahu a’lam bi al-shawaf

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • ima jarik medan  On April 21, 2010 at 6:09 am

    bang eko ne ima jarik medan minta no hp abang yang baru, ima sekarang ambil s2 di pekan baru, ima mau kirim tulisan gimana caranya ya bang?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: