SKB Ahmadiyah: Menyesatkan Penafsiran dengan Penafsiran

Oleh: Eko Marhaendy

 

Sepekan sudah SKB Soal keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia diterbitkan. Penerbitan SKB tersebut sepertinya merupakan momentum yang ditunggu-tunggu, terlepas dari esensi SKB itu sendiri: apakah melarang, membekukan atau membubarkan Ahmadiyah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sambutan gembira dan rasa puas sejumlah kalangan, sebab mereka menganggapnya sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik internal antara “umat Islam” dengan pemeluk Ahmadiyah (sengaja kata umat Islam di sini saya bubuhi tanda kutip untuk tidak menyerobot hak Ahmadiyah sebagai kelompok yang juga meyakini Islam). Sungguhpun dalam realitasnya, tidak sedikit pula kalangan yang merasa tidak puas dengan penerbitan SKB tersebut dan menganggap pemeritah kurang tegas membubarkan Ahmadiyah dengan poin-poin yang disebutkan dalam SKB dimaksud.

Kalau di atas saya mengatakan banyak kalangan yang merasa puas dengan diterbitkannya SKB Ahmadiyah dan kalangan yang belum cukup puas karena memandang SKB tersebut kurang tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, tentu kita juga tidak dapat melupakan begitu saja beberapa kalangan yang bukan saja tidak puas, bahkan tidak setuju dengan diterbitkannya SKB tersebut. Pro kontra penerbitan SKB terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia akhirnya mencuat ke permukaan dengan menelurkan tiga pandangan: pertama, kelompok yang merasa puas dan memandangnya sebagai solusi terbaik; kedua, kelompok yang merasa kurang puas karena memandang SKB tersebut kurang tegas membubarkan Ahmadiyah; dan ketiga: kelompok yang tidak setuju dan memandang SKB bukan merupakan solusi, sebaliknya keberadaan SKB tersebut telah melanggar konstitusi pada level nasional dan internasional.

Bagi kelompok yang merasa puas dengan penerbitan SKB Ahmadiyah tentu tidak harus dipersoalkan, karena momentum yang mereka harapkan telah terwujud dengan diterbitkannya SKB dimaksud. Sementara itu, kelompok yang merasa kurang puas dengan menganggap SKB tersebut kurang tegas membubarkan Ahmadiyah, tetap telah memperoleh sebagian dari keinginan mereka, bahwa Ahmadiyah telah dilarang oleh pemerintah, meskipun belum secara tegas dibubarkan. Yang cukup unik adalah, kelompok yang tetap bertahan atau mempertahankan keberadaan Ahmadiyah sekalipun SKB Ahmadiyah telah diterbitkan. Penerbitan SKB Ahmadiyah bukan sebuah isyarat bahwa mereka telah kalah, namun menjadi pemicu semangat baru untuk menggugat kembali eksistensi SKB Ahmadiyah di tengah kebhinekaan. Kelompok ini secara umum berjuang atas nama hak azasi manusia (HAM).

Jika ditinjau pro kontra penerbitan SKB Ahmadiyah antara yang mendukung dengan yang menolak, tampak bahwa perdebatan keduanya tidak berangkat dari sudut pandang yang sama, sehingga dapat dipastikan dua sudut pandang yang berbeda tidak akan pernah bertemu dalam satu waktu. Oleh karenanya, dibutuhkan persepsi yang sama terhadap pro kontra yang menuntut penyelesaian ini, sebab penerbitan SKB Ahmadiyah yang dinilai sebagai solusi terbaik, ternyata masih meninggalkan dilema besar dengan dikesampingkannya beberapa aspek yang cukup uregn dan berpengaruh terhadap pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan. Sangat disayangkan ketika ada beberapa kalangan yang menilai bahwa problem Ahmadiyah tidak ada hubungannya dengan kebhinekaan dan HAM, melainkan masalah penodaan agama, dan ironis juga jika kita menutup mata terhadap argumentasi yang mengatakan bahwa masalah Ahmadiyah merupakan penodaan agama.

Saya merasa perlu memparakan kembali tujuh poin yang yang tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung nomor 3 Tahun 2008, nomor: KEP-003/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008) tentang peringatan pemerintah kepada penganut, anggota/ dan atau anggota-anggota pengurus JAI dan warga masyarakat. Tujuh poin dimaksud adalah: pertama, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW

Ketiga, penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini; dan ketujuh, Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008, oleh: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agunh).

Apa yang dapat dipahami dari tujuh poin SKB di atas?, jawabannya cukup disimpulkan dengan satu pernyataan bahwa, beberapa aspek dari kepercayaan Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, dan aspek yang paling kontras adalah penafsiran dan keyakinan mereka tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad setelah Muhammad SAW, selain mengenai tazkirah yang diisukan sebagai kitab suci baru pemeluk Ahmadiyah. Saya perlu terlebih dahulu menegaskan mengenai isu yang saya sebutkan di atas, mengingat beberapa informasi dari diskusi yang pernah saya lakukan dengan pengurus Ahmadiyah yang dengan jelas menegaskan tentang Tazkirah sebagai kumpulan dari catatan spiritualitas Mirza Ghulam yang tidak mereka anggap suci. Bahkan, beberapa dari yang pernah saya temui mengatakan tidak pernah sekalipun melihat tazkirah karena itu bukan kitab suci, “kitab suci kami tetap Al-Qur’an” tegas mereka.

Sekali lagi, perbedaan yang paling menonjol dari Ahmadiyah dengan mainstrem Islam pada umumnya adalah mengenai kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dan saya tidak ingin membawa-bawa soal tazkirah pada tulisan ini karena keabsahannya masih diraguakan. Artinya, mengenai kenabian Mirza Ghulam merupakan informasi yang paling umum yang membedakan keyakinan umat Islam lain dengan pemeluk Ahmadiyah, sementara mengenai Tazkirah sebagai kitab suci, agaknya masih perlu didiskusikan kembali.

Apapun alasannya, satu hal yang tidak dapat dibantah adalah, Ahmadiyah yang mengaku Islam memiliki perbedaan keyakinan yang cukup kontras dengan keyakinan Islam pada umumnya. Titik tekan yang ingin saya kemukakan disini adalah, bagaimana pemerintah (Indonesia) mengukur Islam yang sesungguhnya, sehingga dapat menyimpulkan bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam?. Sebab, dari poin-poin yang disebutkan pada SKB tentang pelarangan keyakinan Ahmadiyah, tampak jelas bahwa pemerintah menekankan satu poin penting: “menghentikan penyebaran penafsirannya sepanjang mengaku beragama Islam”. Dengan demikian, pemerintah telah berupaya melakukan pengukuran terhadap keyakinan Islam Ahmadiyah dengan menjadikan Islam yang lain sebagai standard ukurnya.

Sebuah ilustrasi menarik ingin saya munculkan, ketika pendukung Ahmadiyah mengatakan bahwa penerbitan SKB 3 Menteri pelarangan Ahmadiyah melanggar HAM, kelompok kontra yang suaranya diwakili oleh Majalis Ulama Indonesia (dapat dimaklumi, mengingat pelarangan Ahmadiyah juga dipicu oleh fatwa yang dikeluarkan MUI) membantahnya dengan mengatakan bahwa kasus Ahmadiyah tidak berhubungan dengan HAM maupun kebhinekaan, akan tetapi kasus ini merupakan persoalan penodaan agama, dan Ahmadiyah bertindak sebagai pelakunya. Meminjam iklim pengadilan, Ahmdiyah di sini diposisikan sebagai “terdakwa” dengan kasus penodaan agama Islam, maka kita harus melihat Islam mana yang menjadi korban?.

Dengan menyimpulkan bahwa Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap agama Islam, sama artinya dengan mengeneralisasikan Islam pada satu ukuran mutlak, katakanlah “Islam anu”. Padahal, bicara soal Islam berarti membicarakan sesuatu yang banyak – tegas Aizi Azmeh. Dalam rentangan sejarah Islampun kita dapat membuktikan, bahwa tidak ada Islam yang satu setelah Muhammad jika Islam disandarkan kepada beliau. Pasca wafatnya Muhammad, umat Islam terpecah untuk menentukan siapa yang berhak menggantikan beliau, meskipun perpecahan tersebut cukup sederhana dan dapat segera diatasi dengan ditunjuknya Abu Bakar sebagai khalifah Islam setelah Muhammad. Sejarah juga menunjukkan bahwa Umar yang menggantikan Abu Bakar merupakan sahabat yang selalu berbeda “paham” dengan Muhammad ketika memecahkan satu persoalan. Bahkan salah satu riwayat mengatakan, Umar kerap bertanya kepada Muhammad apakah putusan yang diambilnya merupakan wahyu atau pendapatnya sendiri ketika putusan tersebut bertentangan dengan pendapat Umar, belakangan kita mengenal adanya “Fikih Umar”.

Perpecahan politis berbuntut perbedaan teologis terjadi pada saat terjadi Tahkim Siffin (Arbritrase) antara Muawiyah dengan Keluaga Ali. Jika diruntut sampai saat ini, penafsiran tentang Islam tentu menjadi sebuah penafsiran yang beragam. Syiah dan Sunni menjadi teologi terbesar sepanjang sejarah umat Islam, dan kita tahu bahwa keduanya tidak pernah menemukan titik pandang yang sama. Ilustrasi lain yang lebih menarik berkaitan dengan hal ini, ketika saya berbincang dengan salah seorang berpaham Syiah mengenai hadis dua perkara yang ditinggalkan Muhammad setelah kematiannya, saya mengatakan bahwa Muhammad meninggalkan Al-Qur’an dan Sunnah, sementara dia (orang Syiah tadi) melontarkan satu argumen yang cukup unik, bahwa ditemukan sembilan buah hadis tentang dua perkara yang tinggalkan Muhamad dengan menekankan Sunnah setelah Al-Qur’an, sementara ditemukan sebelas hadis tentang hal itu yang menekankan Ahlul Bait setelah Al-Qur’an. Keabsahan tentang hal ini tentu membutuhkan penelitian mendalam, namun setidaknya hal ini cukup membuktikan bahwa Islam memiliki banyak penafsiran.

Di negeri kita (Indonesia), tafsir “Sunni” agaknya lebih laris dibandingkan tafsir Syiah, dan mungkin keadaannya akan terbalik jika kita melihat di wilayah Iran. Dengan demikian, tidak berlebihan kiranya, jika saya mencurigai bahwa penyesatan yang diklaimkan kepada Jamaah Ahmadiyah di Indonesia didasari oleh penafsiran Sunni, dan kalaupun misalnya, di Iran Ahmadiyah dilarang karena dipandang sesat, dapat dipastikan pelarangan tersebut didasari oleh penafsiran Syiah.

Singkatnya, SKB Ahmadiyah merupakan sebuah manifestasi dari salah satu tefsir Islam yang dimutlakkan. Artinya, penyesatan terhadap tafsir Ahmadiyah, pada dasarnya merupakan hasil dari penafsiran itu sendiri. Indonesia menjadikan MUI sebagai ukuran salah dan benar, baik dan buruk, halal dan haram, maupun sesat atau tidak sesatnya sebuah aliran kepercayaan yang berangkat atas nama Islam. Padahal jika kita bertanya kembali, benarkah MUI menjadi satu-satunya ukuran bagi umat Islam?, wallahua’lam bi al shawaf

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: