Islam dan Kebebasan Beragama

jhelly-gawul-82thumbnail.jpg

Oleh: Jhellie (Aktivis JarIK Mataram)

Ada dua peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam ketika Nabi masih di Makkah. Pertama pada tahun 615 Masehi ketika Nabi menyuruh ummat Islam keluar Makkah karena kerasnya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kafir Qurays. Nabi mengajurkan ummat Islam untuk pindah
(Hijrah) ke daerah Abisinia, sebuah daerah yang rakyatnya mayoritas beragama Kristen. Nabi mengatakan kepada ummat Islam “Tempat itu dipimpin oleh seorang raja, dimana tidak ada orang yang dianiaya di situ. Itu bumi yang jujur, semoga Allah membukakan jalan buat kita
semua”. (Haekal, 2005).

Yang dikatakan Nabi tentang Abisinia memang benar. Kaum muslimin di tempat itu mendapat perlakuan sangat baik dari masyarakat Abisinia. Bahkan oleh negara (raja), ummat Islam diberi perlindungan untuk hidup bebas. Mereka diberikan berdampingan rukun dengan ummat Kristen yang mayoritas di situ. Walau kemudian, ketika Umar Ibnu Khattab (salah
satu pentolan Qurays) masuk Islam, ummat Islam akhirnya memutuskan untuk kembali ke Makkah.

Peristiwa kedua terjadi pada tahun 623 Masehi ketika Nabi
diperintahkan Allah membawa ummatnya hijrah ke daerah baru bernama Yatsrib (Madinah). Jika Abisinia dihuni oleh mayoritas Kristen, maka tempat baru ini dihuni justru oleh komunitas agama dan etnis yang sangat beragam. Minimal terdapat tiga agama di situ, Yahudi, paganisme (penyembah berhala), Majusi (Zoroaster) serta Nasrani (Kristen) sedangkan etnis terdapat Muhajirin dan Anshar serta Badui. Walau begitu, Seperti yang berlaku di Abisinia, di Madinah ummat Islam dapat beradaptasi dengan baik dan menjalani kehidupan dengan sangat harmonis.

Dokumen penting yang merekam harmonisasi di Madinah adalah sebuah keputusan konstitusional bernama Piagam Madinah. Sebuah dokumen kerjasama politik antara ummat Islam (nabi serta pengikutnya) dan penduduk asli Madinah untuk membangun kota yang maju.

Ada lima hal pokok yang menjadi manifesto piagam itu, pertama: prinsip persaudaraan dalam islam (ukhuwah Islamiyah) diamana semua ummat islam dari berbagai latarbelakang suku pada hakikatnya bersaudara. Kedua :
prinsip saling menolong dan melindungi bagi semua penuduk madinah yang berbeda agama, suku, etnis dan bahasa dalam menghadapi lawan dari luar madinah. Ketiga : prinsip melindungi yang teraniaya. Keempat :prinsip saling kontrol dan awasi serta terakhir prinsip kebebasan beragama. (Haekal, 2005).

Harmonisasi antara muslim dan non muslim berlangsung lama di kota itu. Di bawah kepemimpinan Nabi, Madinah menjadi negeri yang kadar kesadaran rakyatnya menerima kemajemukan sangat tinggi. Mereka saling menghargai dalam satu kerangka sosiologis yang disepakati bersama dengan nama Ummatan Wahidah. Terminologi yang kerap salah ditafsirkan mayoritas ummat Islam saat ini. Ummatan Wahidah difahami sebagi kondisi yang monolitik dimana negeri Madinah hanya terdiri dari ummat islam saja, padahal yang maksudkan sesungguhnya adalah masyarakat yang
sangat heterogen (beragam agama dan suku) namun dipersatukan dalam ‘satu negara Madinah’. Konsepsi Ummatan Wahidah ini, tiada lain adalah konsepsi kenegaraan yang dibangun nabi untuk mewartakan pada sejarah kemanusiaan bahwa islam sesungguhnya sangat toleran dan memberi kebebasan dalam beragama.

Frangki Budi Hardiman mengakui sejarah ini sebagai sejarah paling maju jauh sebelum majunya dunia barat soal hubungan antara agama (interfaith) yang kemudian secara sederhana dinamainya dengan ‘toleransi militan madinah’. Sebuah sikap toleransi yang menghargai dan menghormati eksistensi komunitas -agama,keyakinan dan kepercayaan-berbeda seraya tidak serta-merta khawatir akan terberangusnya
kepercayaannya atau keimanan islam sendiri.

Bahkan, sarjana-sarjana barat yang lain seperti Edward Said dan Karren Amstrong mengatakan, sejarah Madinah adalah satu bukti empiris betapa kebebasan beragama (religious fredom) memang ada dan hidup di dunia islam. Hal ini bertolakbelakang dengan berbagai tesis orientalis barat
yang menghasilkan tudingan, islam tak memiliki sejarah kebebasan beragama.

Di tataran diskursus, Imam Alghazali, Ibnu Alqayyim Aljauziyah, Fakhruddin Arrazi, Ibnu Taymiyah dan sederet nama ulama-ulama lain bahkan membuktikannya lebih dulu dengan berkesimpulan bahwa kebebasan beragama masuk dalam Maqosid Asyar’iyah atau yang di istilahi lain
dengan Al Kulliyatul Khamsah, lima penghargaan terhadap hak kebebasan dasar manusia. Yakni Hak hidup (Hifz Nafs) Hak kebebasan beropini dan berekspresi (Hifz Aql) hak kebebasan reproduksi (Hifz Nasl) Hak kebebasan memiliki properti (Hifz Mal) dan terakhir hak kebebasan beragama (Hifz Ad-din).

Penjabaran ini tentu saja tidak ditarik sembarangan oleh mereka, melainkan hasil olah nalar yang dikonstruksi berdasarkan Al-qur’an. Di banyak ayat misalnya ditegaskan tentang tidak boleh adanya paksaan dalam agama (Al-Baqarah 2:256) pengakuan islam atas pluralisme agama
(Al-Kafirun 1-6), larangan memaksa penganut agama lain untuk masuk islam (Yunus, 99) himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai kalimatun sawa,(Ali Imran 64) serta anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong orang non muslim yang tidak memusuhi kita
(Almumtahanah 6-9) dan sederet ayat lain yang bernada sama.

‘Sesat’nya Logika Mayoritas

Merujuk ke idealisasi negara Madinah itu, Nurkholis Madjid (Cak Nur) semasa hidupnya sering menawarkan istilah Masyarakat Madani untuk kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan melampaui kebebasan beragama, Caknur juga mengidealkan Madinah sebagai konstruksi negara yang
demokratis dimana kebebasan beragama inhern di dalamnya. Prasyaratnya satu, tata nilai dan etika yang tertuang dalam sikap-sikap bernegara yang tepraktikkan nabi teraplikasi juga. Seperti keadilan (al’adalah), kebebasan (al-hurriyah) kesetaraan (al-musawah) , toleransi (at-tasamuh) , perdamaian (As-Silm) dan lain sebagainya.

Dalam soal heterogenitas yang menuntut adanya kebebasan beragama itu, konteks Madinah tentu saja terlalu kecil untuk dijadikan miniatur heterogenitas Indonesia. Siapapun tau, di negeri ini hidup puluhan agama dan aliran kepercayaan yang menuntut negara berpihak sama terhadap mereka. Maka sangat mustahil, mengasumsikan, karena negara ini mayoritas berpenduduk muslim, lalu negara punya hak untuk
mengekslusi agama atau aliran lain yang minoritas.

Ini tidak lain adalah sesatnya logika mayoritas atau bahkan sebentuk arogansi teologis yang kebablasan. Namun sialnya, ini justru diimani banyak aktifis islam, ulama, ormas-ormas islam dan tak lupa juga partai-partai yang mengaku ber visi islam. Bahkan lebih miris lagi, negara yang seharusnya menjadi ‘juri’ yang adil justru menyatakan keberpihakannya pada logika mayoritas ini. Maka, jangan heran dengan otoritas yang mereka punyai, formalisasi syari’at tak henti-henti,
pelabelan sesat, kafir dan mutad menjadi-jadi, perusakan rumah ibadah, pengusiran dan kekerasan menjadi pemandangan sehari-hari. Jika terus-terusan terjadi, wah, ambang kiamat untuk indonesia teramat dekat. Ini sudah mengancam keutuhan berbangsa. Semoga bermanfaat.[ ]

Tulisan ini sudah dimuat di NTB POST (14/11/2007)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • brian jony  On November 18, 2007 at 6:41 am

    that’s great ?? keep on in yor way belief.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: