Relasi Agama, Negara, dan Penegakan Hak-hak Sipil (Tinjaun Historis dan Praktis)

Oleh: Almaida Panggabean

Agama merupakan ikatan teologis-transendental yang bersifat vertikal antara seorang individu dengan Tuhan sebagai Ultimate Reality. Sedangkan negara merupakan perwujudan ikatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta segala hal yang bersifat horisontal antar individu yang didasarkan pada konvensi-konvensi (kontrak sosial) yang dibangun bersama. Meskipun antara keduanya memiliki perbedaan secara substansial, dimana agama ditempatkan ke dalam dimensi yang sakral sementara negara sebagai hal yang semata-mata berdimensi profan, namun demikian keduanya merupakan dua komponen sosial yang memiliki relasi langsung dengan tatanan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam sebuah relasi sosial kemasyarakatan, agama dan negara mempunyai korelasi langsung terhadap tegaknya hak-hak sipil dalam suatu komunitas manusia. Secara mendasar, hak-hak sipil yang dimaksud adalah hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan kebebasan berekspresi.

Hubungan “Yang Unik” Agama, Negara, dan Penegakan Hak-hak Sipil

Agama dan negara dalam ranah praksis sosial, memiliki suatu relasi yang unik. Dikatakan demikian, akibat aktualisasi nilai dan perangkat aturan agama dan negara yang dihayati dan dijalankan secara berbeda, dapat menimbulkan dua fenomena kontradiktif. Disatu sisi, harmonisasi kehidupan sosial yang didasarkan pada tegaknya hak-hak sipil manusia dapat terwujud. Namun pada sisi lain, disharmoni sosial dan pemberangusan hak-hak sipil, terkadang menjadi sebuah konsekuensi logis dari agama dan negara dalam relasinya dengan realitas sosial manusia. Mengapa demikian?

Secara konseptual (teoritik), agama dan negara sama-sama memiliki pandangan ideal tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial. Untuk itu, secara sosio-yuridis, keduanya sama-sama memiliki seperangkat aturan main yang mengikat secara langsung pengikut atau warganya, yang ditujukan untuk mewujudkan tatanan ideal masyarakat sebagaimana dimaksud oleh keduanya. Selain itu, secara psikologis, agama dan negara sangat rentan memberikan pengaruh kejiwaan yang kuat bagi seorang individu yang menginternalisasi semangat keagamaan dan kenegaraan dalam dirinya. Kondisi kejiwaan tersebut, bagi seorang individu, bisa berdampak positif jika dimaknai secara rasional dan moderat. Namun sebaliknya, jika spirit keagamaan dan kebangsaan dihayati secara emosional dan radikal akan melahirkan suatu fenomena kejiwaan yang berimplikasi pada terjadinya suatu proses dehumanisasi dan ternodanya pengakan hak-hak sipil.

Penghayatan rasional-moderat terhadap nilai-nilai keagamaan akan melahirkan nuansa religiusitas yang berefek positif pada teraktualnya nilai cinta kasih Tuhan dan pembebasan manusia dari segala benuk kekacauan (split personality dan split social). Sesuai dengan makna etimologis dari agama itu sendiri, yaitu tidak kacau. Sedangkan internalisasi nilai-nilai agama yang dilandasi oleh semangat fanatisme buta yang radikal akan melahirkan sikap eksklusifisme agama yang sangat rentan menimbulkan disharmoni sosial dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil bagi manusia yang berbeda agama atau keyakinan.

Sebagaimana agama yang menempati posisi yang unik dalam hubungannya dengan tegaknya hak-hak sipil, kedudukan negara pun memiliki posisi yang serupa. Terbentuknya negara yang didasarkan pada penyatuan visi dan tujuan hidup yang dinyatakan dalam bentuk kontrak sosial yang kemudian dijalankan dalam suatu sistem politik dan hukum, jika dijalankan secara ideal akan melahirkan suatu harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Setiap warga negara akan mendapatkan hak-haknya secara proporsional dalam suatu sistem kenegaraan yang demokratis, jika negara berjalan sesuai dengan cita ideal yang berorientasi pada terlaksananya hak-hak warga negara. Namun sebaliknya, kehadiran negara, sebagaimana agama, dapat menjadi alat pemaksa yang efektif untuk memberangus kebebasan sipil dan politik warga negara. Hal ini dapat terjadi jika kekuasaan negara dilaksanakan secara otoriter dan monolitik. Keberadaan negara tidak lagi dipahami sebagai instrumen pencapai kebutuhan bersama, tapi dimaknai sebagai alat kekuasaan yang sentralistik dan feodalistik.

“Keunikan” relasi agama, negara, dan penegakan hak-hak sipil merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kalangan pemerhati masalah-masalah sosial dan agama, khususnya bagi mereka yang memiliki cita ideal akan keteraturan masyarakat. Yaitu, bagaimana kemudian mampu merumuskan sebuah formulasi tatanan kehidupan dalam konteks keberagamaan dan kenegaraan yang dinamis, sehingga dapat berimplikasi positif pada tegaknya hak-hak sipil dan kebebasan bagi warga negara yang juga sekaligus sebagai umat beragama.

Tinjauan Historis: Agama, Negara, dan Penegakan Hak-hak Sipil

Harus diakui secara obyektif, bahwa sejarah agama adalah sejarah siklik yang penuh dengan hegemoni, intoleransi, pemaksaan, dan kekerasan atas nama Tuhan. Atas nama kebenaran, atas nama keselamatan, atas nama nilai ideal, dan bahkan atas nama suci Tuhan, agama menjadi alat legitimasi yang paling nyata dalam tragedi pemberangusan hak-hak sipil dan kebebasan fitrawi manusia. Hak-hak sipil dan kebebasan individu yang secara rasional dan fitrawi kita terima sebagai sebuah postulat universal kemanusiaan, harus diingkari dan dinodai demi sebuah arogansi dan egoisme komunal penganut agama tertentu. Terlalu banyak catatan hitam dalam lembaran sejarah manusia, di mana kebebasan berpikir, kebebasan berkesadaran, dan kebebasan berekspresi menjadi terberangus, bahkan terhabisi hanya karena bertentangan dengan doktrin agama tertentu yang sebenarnya hanya dimaknai secara subyektif oleh para penganut agama tertentu.

Tidak hanya agama yang kemudian menjadi “biang kerok” sejarah atas terberangusnya hak-hak sipil dan kebebasan. Negara juga kerap menjadi alat pemicu efektif bagi terjadinya keterputusan tegaknya hak-hak sipil. Negara yang pada ghalibnya menjadi sebuah instrumen penata kehidupan manusia dan tegaknya hak-hak sipil, justru terkadang dijadikan alat keuasaan untuk “menghabisi”. Kasus Fasisme Mussolini di Italia, Nazisme Jerman oleh Hitler, komunisme yang diterapkan oleh Stalin, hingga pembersihan etnis yang terjadi di Israel atas bangsa Palestina, genocide bangsa Serbia atas etnis Bosnia dan Albania (di Kosovo) merupakan fakta tragis di mana negara yang dijalankan oleh segelintir oknum, telah menghabisi hak-hak sipil rakyatnya. Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus sejarah agama, proses hegemoni, intoleransi, pemaksaan dan pencabutan hak-hak sipil menjadi sebuah fakta sejarah yang tak dapat diingkari dari perjalanan sejarah politik beberapa negara di dunia.

Pemberangusan terhadap hak-hak sipil, terjadi baik di negara yang secara terbuka menjadikan agama tertentu sebagai dasar negaranya atau pun yang menjadikan sekularisme sebagai sistem kenegaraan. Bagi negara yang berlandaskan pada suatu sistem agama tertentu –tentu saja dengan penafsiran tertentu pula-, maka nyaris bisa dipastikan terjadinya penafian terhadap segala bentuk pemikiran, kesadaran, ekspresi, dan tindakan yang bertentangan dengan agama tersebut tanpa melihat secara lebih jauh dan obyektif kemaslahatannya bagi manusia.

Pelanggaran dan pencabutan hak-hak sipil dan kebebasan juga terjadi di beberapa negara yang secara jelas menyatakan menganut sistem pemerintahan sekuler. Ambil contoh, Turki dan Prancis. Hingga hari ini, di Turki penggunaan simbol-simbol agama, dalam hal ini Islam yang dianut oleh 99% warganya, menjadi sesuatu yang tabu. Demikian pula halnya yang terjadi di Prancis, di mana telah dikeluarkan undang-undang yang melarang pengenaan simbol-simbol agama yang merupakan bias dari sistem sekuler penuh yang dianut dalam sistem kenegaraan Prancis. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak-hak orang-orang beragama yang ingin menjalankan agamanya secara teguh menjadi suatu fakta yang niscaya.

Memang sungguh kenyataan yang sangat ironis dan naif, betapa sistem negara agama dan negara sekuler sama-sama berdampak pada peraturan-peraturan yang irrasional dan berakibat pada tercabutnya sebagain hak-hak sipil warganya.

Agama, Negara, dan Penegakan Hak-hak Sipil di Indonesia

Dalam sejarah perjalanan agama dan hak-hak sipil di Indonesia, agama kerapkali menjadi pemicu konflik horisontal yang mengakibatkan pelanggaran terhadap tegaknya hak-hak sipil warga negara Indonesia. Konflik bernuanasa sentimen keagamaaan yang terjadi berbagai daerah di Indonesia, menandakan buruknya interaksi antar umat beragama di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah tertentu. Demikian pula dalam konteks sejarah politik keindonesiaan. Negara telah menjadi sangat efektif menjadi alat kekuasaan untuk memberangus hak-hak sipil dan kebebasan warga negara Indonesia dengan berbagai macam dalih yang disangkutkan dengan kepentingan negara dan bangsa. Padahal, dibalik semua itu, yang tersembunyi adalah motif kekuasaan semata dari keleompok kekuasaan tertentu.

Indonesia sebagai negara majemuk sangat tidak sesuai untuk berlakunya sistem negara agama. Karena ketika bentuk negara agama dijadikan landasan negara Indonesia, maka yang terjadi adalah pengebirian hak-hak sipil bagi warga negara yang tidak menganut agama yang dijadikan sebagai dasar resmi negara. Diundangkannya perda-perda syariat di beberapa daerah di Indonesia telah menuai dilema-dilema sosial yang mengebiri hak-hak sipil warga tertentu. Kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak sipil tersebut adalah kelompok perempuan dan kelompok penganut agama atau kepercayaan minoritas.

Pun sebaliknya, terbentuknya negara dengan sistem sekuler, sebagaimana yang diterapkan di Eropa dan Turki, untuk konteks Indonesia, sangat bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia yang sangat religius. Sistem sekuler yang mimisahkan agama dari negara, pendikotomian ranah sakral dengan wilayah profan, merupakan hal yang sangat musykil bagi bangsa Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi sakralitas dan nilai-nilai religiusitas.

Mencermati hal tersebut, maka untuk konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem Pancasila merupakan sebuah solusi tepat bagi suatu sistem yang dapat menunjang penegakan hak-hak sipil warga negara. Sistem pancasila dapat menjadi payung yang menaungi aneka ragam kemajemukan bangsa Indonesia. Pancasila dapat menjadi perekat keregangan anatara sistem kultur dan sistem kepercayaan yang berbeda di Indonesia. Hanya saja sistem Pancasila yang begitu ideal akan hanya menjadi sebuah pesona wacana teoritik saja tanpa membawa kemaslahatan, jika tanpa sebuah keseriusan untuk mengawalnya.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • Hikmah  On November 12, 2007 at 12:20 pm

    Sistem pancasila merupakan ruh yang bisa menguatkan nilai nasionalis dan kebangsaan dalan diri kita. sekat-sekat atau perbedaan harus dihilangkan. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sentimen kesukuan, agama, pun identitas laik dihilangkan. seperti mengutip perkataan salah satu tokoh dalam novel Remy Silado, bahwa kita berjuang demi kemanusiaan, bukan atas rasa kebangsaan yang berlebihan. jadi, berstulah Indonesia

  • mahdi  On Januari 9, 2008 at 5:48 pm

    sejarah kelam perselingkuhan gereja dengan kerajaan romawi jangan di generalisir sebagai “biang kerok” agama atas pemberangusan hak-hak sipil. kita harus jeli membaca sejarah jangan termakan opini dan cerita sejarah yang dongengkan para orientalis. banyak juga dari saudara2 muslim kita yang salah memahami agama ini, salah memahami metode dakwah rasulullah. tetapi sekali lagi itu bukan berarti agama islam itu salah. Agama islam itu adalah yang sempurna dan yang menyempurnakan. mohon untuk lebih keritis dan valid dalam mengeluarkan pernyataan.

    mohon maaf dan trims

  • mahdi  On Januari 9, 2008 at 5:59 pm

    saya sepakat dengan pancasila, selama ia diterapkan secara nyata. tidak ada satu ayat pun dari pancasila yang bertentangan dengan Islam. Hanya ketika pancasila menjadi simbol yang melegitimasi penguasa untuk ‘menindas’ manusia lah yang menjadikan pancasila bertentangan dengan Islam. jangan lah kita terjebak dalam simbol. sejarah bangsa kita selalu diwarnai dengan pertarungan simbol antar beragam kelompok. padahal belum tentu yang meng-klaim kebenaran itu sendiri menjalankan kebenaran yang diyakininya. ingat kata seorang bijak “it is easier to fight for ones principles than to live up to them”. begitu mudahnya kita memperjuangkan keyakinan kita, namun begitu sulit kita untuk hidup dengan keyakinan kita….

  • mahdi  On Januari 9, 2008 at 6:05 pm

    kita yang kritis sudah selayaknya berpikir “above the surface”. jangan terbawa arus diskursus fenomenal yang sebenarnya hanya gejala saja, bukan akar masalah. masalah penerapan perda syari’at yang merupakan fenomena tidak kemudian dapat kita simpulkan sebagai kegagalan konsep negara agama. meletakkan agama sebagai sebuah kebenaran universal, akan membuat kita yakin bahwa agama akan membawa kedamaian bagi semua pihak. Sebagaimana kita meyakini agama sebagai perusak dan pemecahbelah bangsa ketika kita memposisikannya hanya sebagai simbol saja….

  • mahdi  On Januari 9, 2008 at 6:07 pm

    its all about “semiotica games”, isn it??!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: