Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?

Oleh: Eko Marhaendy

Koordinator JarIK Sumut

Penerbitan SKB Ahmadiyah ternyata belum dirasa cukup untuk mempertegas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Padahal penerbitan SKB tersebut harus dibayar mahal mengingat insiden Monas oleh banyak kalangan dipersepsi sebagai stimuli disegerakannya penerbitan SKB tersebut. Uniknya, secara kebetulan SKB tersebut diumumkan persis sehari setelah Munarman, Panglima Komando Laskan Islam yang disinyalir bertanggung jawab pada insiden Monas, menyerahkan diri. Meski sulit disebut ironi, banyak kalangan yang memandang bahwa penyerahan diri Munarman harus dibayar dengan penerbitan SKB Ahmadiyah. Apalagi hilangnya Munarman pasca insiden Monas yang sempat menyita perhatian pubkk, melibatkan sebuah negosiasi kepada pihak kepolisian: “bubarkan Ahmadiyah sebelum ia menyerahkan diri”.

Analisis Tentang Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Drs. Irwansyah, M.Ag

Mahasiswa Prog. S3 Agama dan Filsafat Islam

PPS IAIN Sumatera Utara – Medan

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran (Depdikbud, 1985:850) Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Namun apabila melihat kenyataan, ketika sejarah kehidupan manusia generasi pertama keturunan Adam yakni Qabil dan Habil yang berselisih dan bertengkar dan berakhir dengan terbunuhnya sang adik yaitu Habil; maka apakah dapat dikatakan bahwa masyarakat generasi pertama anak manusia bukan masyarakat yang rukun? Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saat ini adalah mencontoh nenek moyang kita itu? Atau perselisihan dan pertengkaran memang sudah sehakekat dengan kehidupan manusia sehingga dambaan terhadap “kerukunan” itu ada karena “ketidakrukunan” itupun sudah menjadi kodrat dalam masyarakat manusia?.

SKB Ahmadiyah: Menyesatkan Penafsiran dengan Penafsiran

Oleh: Eko Marhaendy

Koordinator JarIK Sumut

Sepekan sudah SKB Soal keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia diterbitkan. Penerbitan SKB tersebut sepertinya merupakan momentum yang ditunggu-tunggu, terlepas dari esensi SKB itu sendiri: apakah melarang, membekukan atau membubarkan Ahmadiyah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sambutan gembira dan rasa puas sejumlah kalangan, sebab mereka menganggapnya sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik internal antara “umat Islam” dengan pemeluk Ahmadiyah (sengaja kata umat Islam di sini saya bubuhi tanda kutip untuk tidak menyerobot hak Ahmadiyah sebagai kelompok yang juga meyakini Islam). Sungguhpun dalam realitasnya, tidak sedikit pula kalangan yang merasa tidak puas dengan penerbitan SKB tersebut dan menganggap pemeritah kurang tegas membubarkan Ahmadiyah dengan poin-poin yang disebutkan dalam SKB dimaksud.

SKB Setengah Hati

Rumadi

Peneliti The Wahid Institute

Surat keputusan bersama dua menteri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah akhirnya keluar, Senin (9/6/2008).Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) No 3/2008, No Kep-033/A/JA/ 6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat.

SKB itu mengandung enam hal. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.